Perilaku Haji Bolot mengingatkan penyakit birokrasi. Para birokrat, yang seharusnya bekerja untuk melayani rakyat dengan tulus dan adil, terkadang menutup telinga terhadap jeritan kebutuhan rakyat biasa dan hanya mendengar apa yang menguntungkan.
Rakyat harus selalu “membayar lebih” untuk mendapatkan hak mereka, atau memanfaatkan hubungan dan koneksi pribadi agar bisa dilayani. Sistem “bolot” ini membuat keadilan semakin jauh dari jangkauan dan merajalelanya ketidakpuasan.
Akting haji Bolot adalah cerminan parah suatu birokrasi apabila kehilangan integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Mancur Olson (1965) menyebut birokrasi yang kehilangan komitmen publik dengan istilah rent-seeking bureaucracy, yaitu birokrasi yang berfungsi tidak untuk menciptakan nilai publik, tetapi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Para birokrat dapat memperlambat atau menghambat proses pelayanan umum untuk mendapatkan “rente” yang tidak sebanding dengan kontribusi nyata mereka.
Gagal paham
Akibat “budeg”, haji Bolot sudah langganan gagal paham. Sering kali tidak nyambung barang yang dibawa olehnya dengan apa yang seharusnya.
Seperti itulah apabila birokrasi gagal paham, kita akan menyaksikan pola perilaku yang tidak konsisten dan sering kali membuat kesal.
