Haji Robert Siap Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di Malut

oleh -437 views

Sebagai informasi, NHM memulai operasionalnya di Maluku Utara lebih dari 20 tahun yang lalu. Perusahaan resmi memperoleh Kontrak Karya (KK) dari Pemerintah Indonesia pada 28 April 1997 untuk mengelola potensi emas di Maluku Utara. Perlu diketahui, izin KK pertambangan adalah jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. (red)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

Baca Juga  Lantik Adolof Pokar sebagai Kepala BPKD, Bupati Aru Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

No More Posts Available.

No more pages to load.