Hanya Rezim Komunis yang Anti Politik Identitas

oleh -87 views
Link Banner

Dalam tradisi demokrasi, identitas menjadi sesuatu yang penting, karena dengan identitas itu setiap orang bisa menunjukkan jati dirinya, pikirannya, serta apa yang akan diperjuangkan untuk meraih masa depan yang dianggap baik.

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis

Tahukah Anda apa itu identitas? Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya.

Dalam perspektif psikologi, identitas adalah suatu perasaan tentang menjadi seseorang yang sama. Perasaan tersebut melibatkan sensasi fisik dari tubuh, body image, tujuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, suatu perasaan yang berhubungan dengan rasa keunikan dan kemandirian (Erikson dalam Corsini).

Katherine Woodward dalam bukunya Identity and Difference menjelaskan bahwa identitas adalah gagasan yang diberikan perihal konsep individu, sehingga asal-usul seseorang dapat diketahui. Identitas berasal dari banyak aspek seperti kebangsaan, etnis, ras, strata sosial, jenis kelamin, dan gender.

Pembahasan Stuart Hall pada buku yang sama dijelaskan bahwa identitas bersifat tidak tetap dan selalu berubah. Identitas tidak dapat dilepaskan dari representasi, karena proses representasilah yang memiliki pengaruh tidak langsung dalam pembentukan identitas.

Menurut Hall, identitas terbagi menjadi dua yaitu, “being” dan “becoming“. “Being” atau disebut juga dengan “self-subjectivity” adalah identitas yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri.

Becoming” adalah refleksi identitasnya pada situasi sosial sekitarnya. Idenfifikasi ini akan mengarah pada justifikasi identitas pada lingkungan sosialnya, yang disebut interpelasi.

Identitas menunjukkan bahwa setiap orang punya kemerdekaan atas dirinya, sehingga setiap orang bisa saling belajar, saling melengkapi karena atas kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Ada pengajuan tentang kemerdekaan pribadi.

Pengingkaran terhadap kemerdekaan pribadi dan perampasan kemerdekaan individu sebagai sebuah identitas akan menyebabkan terjadinya kehilangan kepemilikan dan keragaman, sehingga semua akan menjadi seragam, tidak boleh berbeda. Tentu ini mengingatkan kita pada rezim komunis di beberapa negara.

Korea Utara, China, dan Rusia adalah negara-negara yang menganut paham itu. Di dalam pelaksanaannya, ketiga negara tersebut tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi sebagai sebuah identitas, semua milik negara, tidak boleh ada keragaman di dalamnya. Akibatnya setiap perbedaan dan keragaman akan dianggap sebagai sebuah ancaman, karena keragaman itu menjadikan adanya identitas lain yang dianggap mengancam.

Namun, kelompok elite yang dikenal dengan polit biro sebagai kelompok yang meng-hegemoni menikmati kelimpahan kekuasaan dan kepemilikan atas nama rakyat, sehingga sejatinya identitas itu sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam rangka mewujudkan keberagaman serta kemerdekaan seseorang atas diri dan pikirannya.

Dalam tradisi demokrasi, identitas menjadi sesuatu yang penting, karena dengan identitas itu setiap orang bisa menunjukkan jati dirinya, pikirannya, serta apa yang akan diperjuangkan untuk meraih masa depan yang dianggap baik.

Penghapusan identitas hanya akan menjadikan ketidakjelasan dalam bertindak, karena tak memahami apa sejatinya yang akan diperbuat dan diperjuangkan. Penghapusan identitas hanya akan mengaburkan makna akan jati diri seseorang atau institusi.

Dalam perjuangan politik kebangsaan, maka identitas adalah suatu keharusan, karena dengan identitas itulah sebuah partai politik atau seorang politisi akan diketahui apa yang diperjuangkan dan kepada siapa dia mendapatkan dukungan. Tanpa identitas yang jelas, mustahil dapat mendapatkan memperjuangkan gagasan yang dia yakini untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Penghapusan identitas hanya akan dilakukan oleh pemerintah atau kekuasaan yang ingin mempertahankan otoritasnya. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni.

Hegemoni hanya akan terjadi pada negara-negara otoritarian dan mereka yang berideologi komunis. Semua milik negara, tak ada kemerdekaan bagi warga negaranya. Tak boleh ada identitas lain, selain yang dimiliki oleh pemerintah pemegang kuasa.

Tentu saja kita tak ingin mengulang tradisi yang dibangun oleh para pendiri bangsa terjerembab pada kecelakaan dan sejarah kelam partisipasi publik, ketika terjadi Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Reformasi 1998  yang diperjuangkan oleh rakyat dan mahasiswa adalah cita cita bagaimana tradisi demokrasi kita menjadi demokrasi yang baik, sehat, jujur dan adil. Siapapun yang mencoba menyeragamkan, menghilangkan identitas bukan tidak mungkin mereka adalah anasir-anasir komunis yang sedang ingin mencelakakan kembali negeri ini seperti peristiwa 1948 dan 1965.

Waspadalah sejarah akan selalu berulang, maka bagi mereka yang cinta Pancasila dan rindu demokrasi Indonesia menjalankan demokrasi kerakyatan yang adil dan beradab, maka upaya-upaya penghilangan identitas harus dilawan. (*)

Surabaya, 3 Desember 2022

No More Posts Available.

No more pages to load.