“Mereka tak bisa bekerja, sementara tuntutan hidup dan keluarga terus meningkat. Mereka di rumah, tak bisa keluar, banyak perusahan tutup dan mereka berharap pada pemerintah untuk menjamin hidup mereka. Jika pemerintah salah menangani ini semuanya maka kehidupan ekonomi mereka dalam taruhan besar”, imbuhnya.
Ketua BKPRMI Maluku Utara ini mengatakan, lemerintah yang demokratis akan menjadikan semua kritik sebagai input bagi evaluasi kinerja. Bukan sebaliknya menjadikan kritik sebagai upaya melawan atau tidak suka atau sampai pada kesimpulan tidak mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19. Jelas ini selain sesat berfikir juga manandakan pemerintah arogan dan sok kuasa.
“Jika pemerintah tahu diri, seharusnya faham bahwa mereka digaji oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk melayani mereka. Karena itu sangatlah tak wajar jika ada pejabat pemerintah yang alergi kritik dan menjadikan Rakyat sebagai musuh hanya karena rakyat mengingatkan mereka lewat kritik’, ujarnya.
Sementara itu, terkait “Lomba Kampong Siaga Covid-19” yang akan dilaksanakan oleh wahana visi Indonesia (WVI), Pemerintah Kota Ternate, Daurmala dan Kementerian Kesehatan, mantan aktivis HMI ini menilainya sebagai suatu rencana yang tidak saja tak relevan juga tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
