HCW Duga Ada Penyimpangan 23 Program di Disperindag Maluku Utara

oleh -64 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) menemukan banyak kejanggalan yang berpotensi terjadi penyimpangan, saat melakukan pemantauan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.

Peyimpangan tersebut diduga berasal dari 23 item kegiatan atau program yang dikemas dalam bentuk ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan atas SPJ dengan Nomor. 072/SPJ-TUP-PAD /INDONG/XI/3020.

“Dalam program tersebut, kami menemukan banyak kejanggalan karna dari total 23 item itu harus dikelola oleh bidang kawasan industri ternyata dalam penulusuran HCW, bahwa proram itu diduga dikelola langsung oleh Kepala Disperindag Provinsi Malut, Yudhitya Wahab, tanpa melibatkan kepala bidang sebagai penanggung jawab 23 item program yang melekat dibidang kawasan industri”, ungkap Direktur HCW, Rajak Idrus kepada wartawan di Ternate, Minggu (25/4/2021).

Baca Juga  Kapolres Buru Pimpin Pengamanan Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bursel

Idrus menjelaskan, HCW mencoba menelusuri beberapa item kegiatan, salah satunya adalah pembayaran honor panitia pelaksana kegitan bimbingan tekhnis standarisasi data industri di Kota Ternate. Namun dalam penelusuran tersebut, pihaknya tidak menemukan kapan dan dimana kegiatan itu dilakukan. Padahal dalam dokumen pertanggungjawaban telah tertera item kegiatan tersebut.

“Banyak yang kami temukan termasuk dokumen kegiatan dan pencairan anggaran per 31 Desember. Semua dokumen sudah kami miliki”, bebernya.

Dirinya melanjutkan, bukan hanya 23 item program yang melekat di kawasan industri akan tetapi HCW juga menemukan dokumen belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah dan masi banyak lagi yang ditemukan HCW.

Baca Juga  Jokowi dan Prabowo Makin Mesra, Media Australia Kritik Indonesia Begini, hingga Sarankan PM Australia Tidak Hadiri Pelantikan 20 Oktober

“Untuk sementara masih dalam penelusuran dan pengkajian Tim HCW untuk menemukan apakah semua dokumen itu ada unsur korupsi atau tidak”, tuturnya.

Dijelaskannya, dalam waktu dekat ini, Tim HCW akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus mengkoordinasikan apakah program-program tersebut sudah diaudit atau belum. Jika belum Tim Audit HCW akan menyerahkan dokumennya agar diaudit secara formal karena itu kewenangan kedua lembaga audit tersebut. Namun jika program tersebut sudah diaudit maka pihaknya akan melakukan pencocokan data.

“Selain menunggu hasil audit dari Inspektorat dan BPK, HCW pun akan bertemu dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Malut untuk menyodorkan data atau dokumen, karena dengan dasar itu Kejaksaan bisa menjadikannya sebagai pintu masuk agar melakukan penyidikan atas dugaan rentatan kasus tersebut. Sekaligus salinannya akan kami serahkan ke DPR Provinsi Malut dan Gubernur agar dapat mengetahui apa yang terjadi di Disperindag Provinsi Maluku Utara, sehingga Gubernur pun miliki dasar agar meninjau kembali kepala dinasnya”, ujar Idrus. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.