RDP Sudah Digelar, Masalah Kembali Berulang
Sorotan Muis juga diarahkan pada tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama DPRD Kota Ternate, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda dan perwakilan masyarakat Moti pada Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, RDP tersebut seharusnya menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki persoalan layanan kesehatan dan transportasi rujukan masyarakat BAHIM.
Namun, munculnya kembali kasus pasien dari Moti yang harus menggunakan speedboat umum membuat efektivitas tindak lanjut hasil RDP dipertanyakan.
“Tuntutan masyarakat sudah disampaikan. RDP sudah dilakukan. Pemerintah, DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Bappelitbangda sudah duduk bersama. Tetapi kalau setelah itu masih ada pasien dari Moti yang harus mencari speedboat umum sendiri untuk mendapatkan pertolongan akibat keterbatasan armada, maka publik wajar mempertanyakan sejauh mana konsistensi hasil RDP itu benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Muis.
Ia bahkan menilai RDP tersebut belum memberikan perubahan nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“RDP hanya menjadi ruang untuk mendengar tuntutan masyarakat, setelah itu persoalannya kembali berulang. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar rapat, tetapi tindakan konkret. Berapa armada yang harus disiapkan, di mana ditempatkan, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi keadaan darurat, berapa lama waktu responsnya, dan bagaimana prosedur rujukan dibuat agar tidak menghambat keselamatan pasien,” katanya.
