Padahal, sejumlah negara telah mengalihkan hukuman pidana pada pengguna narkotika seperti dengan sanksi kerja sosial, denda, dan bahkan ada yang tidak menerapkan hukuman sama sekali.
Pakar hukum dan kebijakan narkotika, Dr. iur. Asmin Fransiska, SH., L.L.M., mengatakan, Indonesia sebenarnya telah melakukan beberapa upaya pengalihan dari kewenangan penegak hukum ke akses kesehatan di Indonesia, seperti melalui putusan rehabilitasi.
“Namun sayangnya, rehabilitasi itu seringkali diangggap sebagai hukuman alias bagian dari pemidanaan. Padahal, di banyak negara yang nilai rapornya bagus, rehabilitasi adalah bagian dari alternatif pemidanaan sehingga pengguna narkotika diperlakukan sebagai pasien, bukan kriminal,” terangnya.
Menurut dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya ini, hasil yang ditunjukkan dalam indeks ini sangat bermanfaat jika Indonesia mau memperbaiki kebijakan narkotika dan implementasinya. Ia mengatakan, indeks ini hasil dari kajian bertahun-tahun berdasarkan bukti dan metode ilmiah. Prosesnya tidak hanya melalui penelusuran atau pengumpulan data, melainkan juga dengan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk pakar, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk melihat berbagai dokumennya.
