Ini Kata DPRD Kota Ambon Terkait Tilang di SPBU Lateri

oleh -230 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Beberapa hari yang lalu, Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Ambon menangkap tangan SPBU Lateri saat operasi yustisi karena melakukan aktivitas jual beli BBM hingga pukul 01.00 WIT.

Dari penangkapan tersebut, Tim Satgas Covid-19 menyita ratusan jerigen di SPBU Lateri dan memberikan sanksi administrasi yaitu tilang bagi pembeli dan pemilik SPBU.

Menyikapi kejadian tersebut anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far pun angkat bicara.

“Terkait satu dua malam kemarin pada operasi yustisi dimana kedapatan di SPBU Lateri itu ada penjualan minyak di luar jam operasional. Yang kami sesalkan sebagai anggota DPRD Kota Ambon, terkait dengan kelangkaan minyak ini bukan hal pertama, ini kebiasaan yang selalu berulang-ulang”, ujar Hary kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (1/3/2021).

Link Banner

Hary mengatakan pemerintah kota dalam hal ini pun tidak diberitahukan berapa besar jatah bahan bakar bersubsidi yang dikeluarkan SKK Migas kepada pemkot Ambon. Hal ini juga yang membuat pihaknya (Komisi II) berulang kali mencoba mengadakan rapat dengan Pertamina karena informasi ini sangat sulit didapatkan oleh pihaknya.

Baca Juga  Solidaritas Angakatan 07 dan 010 Salurkan 1.7 Ton Minyak Tanah dan Baju Bekas Layak Pakai Pada Warga Waitina dan Mangoli

“Kemarin sudah direncanakan kami akan on the spot langsung ke Pertamina, bukan hanya terkait meyalahi aturan jam operasional tetapi terkait dengan jatah bahan bakar yang disubsidi juga, bahwa pihak Pertamina telah melalukan kecurangan karena ini dijual dan kita akan dorong supaya diproses secara pidana, harus dilakukan proses hukum. Ini akan menjadi tuntutan kami di komisi”, paparnya.

Menurut Wakil Komisi II DPRD Kota Ambon ini, pada hari senin mendatang, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan rapat bersama dengan pihak Pertamina.

“Ini akan menjadi perhatian serius komisi. Di hari senin nanti kami akan agendakan, karena ini masih dalam masa reses, tapi setelah ini akan menjadi agenda prioritas untuk merapat bersama pihak Pertamina. Kalau panggilan kami tidak dihiraukan maka kami akan on the spot, akan memanggil paksa, lalu kita akan turun ke lapangan untuk mengeceknya lagi. Kita akan terus dorong supaya memang ada komunikasi baik antara kami dengan kepolisian untuk mengusut tuntas terkait penjualan minyak ke kapal-kapal”, jelasnya.

Baca Juga  Hari ini Walikota Presentasi ‘Ambon Kota Musik’ pada Anugerah Kebudayaan PWI

Hary menambahkan bahwa pernah terjadi kelangkaan minyak di Kota Ambon dan itu disebabkan karena pihak Pertamina membatasi jumlah bahan bakar subsidi kepada pihak SPBU.

“Permintaan yang disampaikan oleh pihak SPBU terkait jumlah bahan bakar subsidi ini dibatasi. Padahal sesuai dengan data terakhir yang kita miliki itu, bahwa Kota Ambon kalau tidak salah itu setahun dijatahi 19 juta kilo liter dan sudah dikalkulasi oleh komisi bahwa rata-rata per hari itu bisa 1 SPBU diberikan 10 sampai 20 kali dan itu tidak ada masalah, tapi ternyata itu ada permainan dalam Pertamina sendiri dan permainan itu sudah kita batasi”, ungkap Hary.

Dengan adanya penemuan kemarin itu, pihaknya berharap Pertamina tidak boleh lagi memberi batasan terkait dengan permintaan supaya tidak lagi terjadi kelangkaan dan antrian di depan-depan SPBU, karena menurutnya ini merupakan hak seluruh masyarakat karena sudah dibayar oleh pemerintah maka harus disalurkan.

Baca Juga  Takdir Cintaku

“Ini akan kita lakukan pengecekan lagi dengan pihak-pihak pengelola SPBU atau manajemen SPBU dan sebagainya apakah masih ada pembatasan dan syarat-syaratnya? karena yang kemarin itu syaratnya harus jual pertamax dulu baru diberikan premium. Oleh sebab itu, ini temuan kedua dan akan jadi perhatian khusus”, tutupnya. (alena)