Kebijakan itu pada dasarnya menjadikan jenazah sebagai bagian dari kalkulasi strategis untuk kemungkinan pertukaran atau negosiasi di masa depan.
Namun, persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penahanan jenazah, khususnya terhadap warga Palestina yang tidak terbukti terlibat dalam pertempuran.
Haaretz mengutip sumber hukum yang menyatakan bahwa selama kabinet keamanan Israel belum melakukan pembahasan awal mengenai persoalan tersebut, negara tidak memiliki kewenangan hukum untuk menahan jenazah warga Palestina yang keterlibatannya dalam pertempuran belum terbukti.
Dengan demikian, persoalan penahanan sekitar 1.700 jenazah tersebut tidak hanya menyangkut aspek keamanan dan kemungkinan negosiasi sandera, tetapi juga menyentuh persoalan hukum serta perlakuan terhadap jenazah dalam situasi konflik bersenjata.
Laporan tersebut kembali menyoroti kompleksitas persoalan kemanusiaan yang berlangsung di tengah konflik Israel-Palestina, terutama terkait hak keluarga untuk memperoleh dan memakamkan jenazah anggota keluarganya.
Hingga laporan ini disusun, informasi mengenai jumlah jenazah dan dasar hukum penahanannya tersebut berasal dari laporan Haaretz dan sumber anonim yang dikutip media Israel tersebut.
