Di beberapa daerah seperti Papua dan Maluku makanan pokok malah sagu, dan di NTT jagung. Tercatat, konsumsi gandum terbesar terserap oleh industri tepung terigu nasional sebesar 8 juta ton. Sedangkan 3,8 juta ton sisanya, sebagian terserap untuk memenuhi kebutuhan sektor pakan ternak. Menjadi pertanyaan, apakah bangsa Indonesia sudah merubah makanan pokoknya dari beras ke gandum? Dari makan nasi menjadi makan mie instan? Politik pangan macam apa yang bisa menggusur sumber daya pangan asli menjadi amat tergantung pada pangan impor? Lalu, apa kabarnya upaya diversifikasi pangan yang didengungkan selama ini?
Politik pangan, konon terpaksa “dikondisikan” tunduk pada ketentuan WTO terkait liberalisasi pertanian melalui skema “Agreement on Agriculture” (AoA). Dengan skema liberalisasi, maka impor pangan menjadi sesuatu yang niscaya dibuka selebar-lebarnya. Kondisi tersebut jelas amat memukul produksi petani sehingga tidak heran, petani menganggap kegiatan bertani tak lagi ekonomis dan terjadi alih profesi besar-besaran petani ke pekerjaan lain diluar tani dan kebun. Padahal, sebelum perjanjian AoA, Indonesia tercatat sebagai negara eksportir beras ke-9 di dunia.
Tetapi pada 1998, tiga tahun setelah perjanjian AoA dilaksanakan, Indonesia berbalik menjadi negara pengimpor beras terbesar dengan rata-rata 3,8 juta ton beras. Dengan peta persoalan pangan demikian, masih mungkinkah upaya diversifikasi pangan mengandalkan sumberdaya pangan lokal berhasil dilaksanakan? Sementara sumberdaya pangan lokal masih amat beragam banyaknya, mungkinkah diupayakan meningkatkan besar-besaran budidaya mocaf dan sukun sebagai pengganti gandum? Apakah politik pangan kita masih cukup percaya diri untuk menyatakan era ketergantungan impor pangan telah usai, digantikan dengan swasembada pangan? Apa pula pendapat para pembaca yang mulia?
