Kalau tidak ada kebijakan pengurangan bahan baku gandum dan meningkatkan kandungan konten lokal pangan, maka impor gandum akan meningkat terus. Juga, kalau tidak dilakukan pengaturan minimum local content maka pasti sumberdaya pangan lokal kita yang saat ini sudah beragam, akan hilang karena tidak diberdayakan. Kalau sudah semakin hilang, maka ke depan ketahanan pangan nasional akan semakin rapuh baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Sumber daya hayati dalam negeri kalau tidak diberdayakan maka sudah pasti akan hilang dan tidak punya lagi nilai ekonomis.
Pengaruh WTO – Agreement of Agriculture (AoA) sudah pasti sangat tinggi. Tetapi item pangan sebetulnya yang dikecualikan. Pangan tidak termasuk kategori komoditi yang betul-betul bebas. Hanya saja, kalau itu terkait dengan hilangnya keragaman sumber daya hayati nasional karena tidak dikelola dengan baik atau tidak dikonsumsi, maka sudah pasti akan hilang. Petani akan membabat itu semua dan diganti dengan komoditas lain. Termasuk yang akan hilang itu sukun dan umbi-umbian karena tidak digunakan.
Padahal kalau digunakan itu akan sangat potensial sebagai bahan baku pangan lokal. Oleh karena itu sebenarnya untuk perjanjian dengan komitmen liberalisasi pertanian AoA –WTO konteks kita sebenarnya bukan hanya sekadar aksi menolak impor, tapi adalah dalam rangka mempertahankan keragaman sumber daya hayati nasional. Sumber daya hayati harus digunakan, meski belum sampai 100 persen sukun misalnya, maka bahan pangan impor harus direm dengan ketentuan minimum local content. Pemerintah harus berani membuat kebijakan terobosan ke depan terkait pengurangan bahan pangan impor dengan minimum local content. Kalau tidak, maka ketahanan pangan nasional akan semakin rapuh.
