Jika saja ketersediaan sumberdaya pangan lokal berhasil digarap dengan serius, maka kasus-kasus kelaparan tidak akan terjadi. Kedua, pemerintah selama ini berpikiran bahwa kalau swasembada pengan harus dengan skala besar. Dengan metode intensifikasi atau ekstensifikasi seperti zaman orde baru atau dengan Binmas dan Inmas. Dulu sering disebut sebagai revolusi hijau yang akhirnya merugikan secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Swasembada sendiri seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tulang punggung swasembada sebetulnya adalah petani dan bukan industri besar. Bukan pula seperti food industrial estate yang dibangun Jokowi di Merauke. Kalau itu skala besar, atau agriculture estate yang juga skala besar. Hal itu juga keliru. Justru yang diberdayakan seharusnya adalah petani. Sekarang rata-rata pendapatan petani hanya tinggal Rp. 500 ribu per hektar per bulan. Data nasional pendapatan petani per hektar sekitar Rp. 2 juta per hektar, dibagi selama 4 bulan maka pendapatan petani hanya berkisar Rp. 500 ribu per hektar.
Pengalaman Jepang dalam memberdayakan petani adalah dengan memberikan dukungan kepada koperasi untuk membeli beras petani. Dengan demikian, kalau kita hendak memberdayakan petani maka caranya adalah dengan memberdayakan koperasi. Bukan memberdayakan Bumdes. Sistem yang integrated lintas sektoral antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi. Bumdes yang sekarang lebih ditonjolkan sebetulnya adalah bentuk kekeliruan visi. Lebih bermanfaat memberdayakan langsung petani melalui Koperasi, tetapi sebenar-benarnya koperasi.
