Ketiga, Dari sisi ketersediaan lahan pertanian, dari survei yang dilakukan mandiri di pedesaan, sebetulnya lahan yang tidak dimanfaatkan dengan benar masih banyak tersedia. Kalau dimanfaatkan tidak dengan pemanfaatan yang efisien dan hasilnya pun amat sedikit. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya input science, input manejemen atau pendampingan dan input permodalan kepada petani kita. Jadi di Pulau Jawa meskipun penduduknya sudah banyak, masalah lahan bukanlah persoalan penting.
Apalagi kalau pemerintah betul-betul bisa menegakkan aturan tentang landreform atau reforma agrarian. Lahan pribadi yang menganggur selama dua tahun maka sudah selayaknya harus dikembalikan kepada pemerintah. Itulah reforma agraria yang sebenarnya. Agar orang-orang kaya di kota yang punya tanah atau lahan super luas di desa tidak membiarkan lahannya “nganggur” begitu saja.
Kesimpulannya, ketahanan pangan harus mampu mengaitkan ketiga hal yang sudah disampaikan di atas secara integrated, agar ketahanan pangan mencapai hasil yang maksimal. Termasuk dalam mendukung program diversifikasi pangan. Jangan sampai bangsa ini tak kuat lagi untuk berteriak merdeka, ketika isi perutnya masih kosong. Camkanlah.. (*)
