Selama menjabat Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim diduga terlibat pengurusan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Malut. Dia dicopot dari jabatannya pada 17 Maret 2022 saat kasus ini ramai pada 2022.
Adapun ke-13 IUP itu tersebar di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 10 IUP, sebanyak 2 IUP di Halmahera Tengah, dan 1 IUP di Halmahera Selatan.
“Empat bulan dari pencopotan tersebut, Hasyim ditunjuk menjadi Direktur Minerba BKPM oleh Bahlil. Di sinilah relasinya,” ungkap Farhat.
Nama lainnya yang terafiliasi dengan Bahlil, meskipun belum pernah diperiksa dalam kasus AGK, adalah Tressye Kainama.
“Tressye menjadi salah satu simpul yang menghubungkan banyak pengusaha dan perusahaan dengan Bahlil,” ungkapnya.
Menurut penelusuran Jatam, lanjut Farhat, Tressye adalah Direktur PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang milik Bahlil Lahadalia.
Saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen. Dan Bahlil memiliki 90 persen saham di PT Bersxama Papua Uggul.
Ia bersama dengan Setyo Mardanus duduk sebagai petinggi PT MAP Surveillances. Setyo menjabat Direktur Utama dengan kepemilikan saham 5 persen, Tressye menjabat direktur.
Keduanya juga memiliki saham di PT Karya Bersama Mineral. Setyo merupakan salah satu pengusaha tambang yang diperiksa KPK dalam dugaan korupsi suap dan gratifikasi AGK, pada 23 Juli 2024.
