Ia menegaskan, anggaran pembangunan sumur bor bukan bersumber dari APBD Kabupaten SBB, melainkan bantuan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yakni Direktorat Jenderal Irigasi.
“Ini bantuan dari pusat, dari kementerian melalui Dirjen Irigasi, bukan anggaran daerah,” tegasnya.
Satu Unit Rp155 Juta, Total Sekitar Rp700 Juta
Terkait nilai bantuan, La Radin menyebut pembangunan satu unit sumur bor berada di kisaran Rp155 juta. Sementara total bantuan untuk beberapa unit mencapai sekitar Rp700 juta.
Menurutnya, bantuan tersebut diarahkan untuk menunjang kebutuhan pengairan pertanian sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas petani ketika sumber air dari bendungan mengalami penurunan debit.
Dengan kondisi perubahan musim yang sulit diprediksi, sumber air alternatif dinilai menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko lahan persawahan tidak dapat ditanami.
La Radin kembali menegaskan, pembangunan sumur bor tidak berarti pemerintah mengabaikan fungsi bendungan. Bendungan tetap menjadi sumber utama pengairan, sedangkan sumur bor berfungsi sebagai penopang ketika pasokan air dari bendungan tidak mampu menjangkau seluruh areal persawahan.
Menurutnya, kondisi lapangan harus dilihat secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan distribusi air ke seluruh lahan pertanian.
Sebab, keberadaan bendungan tidak otomatis membuat seluruh areal persawahan mendapatkan pasokan air yang sama, terlebih ketika debit air menurun pada musim kemarau.
