Porostimur.com, Piru – Penanganan dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2021 mulai menunjukkan perkembangan. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kini mengintensifkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui pengelolaan anggaran tersebut.
Kasus yang ditaksir merugikan keuangan daerah hingga Rp2 miliar itu telah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Sedikitnya dua bendahara dari periode berbeda sudah dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik.
Dua Bendahara Diperiksa Intensif
Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Aninditia Widyanti membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Sejauh ini baru dua orang yang diperiksa, dan masih akan terus kami lakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, kedua saksi diperiksa secara intensif selama kurang lebih tujuh jam.
“Keduanya diperiksa sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIT,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu saksi adalah mantan bendahara DPRD SBB berinisial J. Dalam pemeriksaan di Kantor Kejari SBB di Piru, J disebut mengakui adanya sejumlah perjalanan dinas fiktif dalam pengelolaan anggaran tahun 2021.
