Wattimena berharap dengan adanya FGD ini dapat mengoptimalkan sinergitas dan kerjasama antar institusi teknis bidang transportasi darat dalam memecahkan kemacetan, serta mendapat rekomendasi penataan transportasi yang efesien dan efektif secara berkelanjutan.
“Dinas teknis lingkup pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemkot Ambon, kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang signifikan dan bermanfaat bagi upaya mengatasi kemacetan,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif dalam paparannya menyampaikan, selain peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan, penyebab kemacetan juga adalah penggunaan badan jalan tidak sesuai peruntukan, dan ketidak disiplinan dalam berlalu lintas.
“Berubahnya fungsi badan jalan sebagai tempat berjualan di Pasar Mardika, juga sebagai tempat parkir kendaraan turut berimbas pada kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas,” ungkapnya.
Terhadap persoalan ini, Kapolda Maluku menyatakan sudah saatnya pemerintah membuat terobosan jalan alternatif baru sehingga kemacetan dan kesemerawutan di beberapa ruas kota Ambon.
Sebagai informasi, Kegiatan FGD selain diikuti oleh Kapolda Maluku, juga diikuti antara lain Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional IX Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease. (Nicolas)
