Kemenag Maluku Sosialisasi Penundaan Ibadah Haji Tahun 2020

oleh -65 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, kembali melakukan sosialisasi Keputusan Menteri Agama, Nomor 494 tentang Penundaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun1441 H / 2020 M dan Edaran Menteri Agama, No 15 tentang Ketentuan Penyelengaraan Ibadah di Wilayah Zona Hijau.

Sosialisasi dilakukan secara virtual dan diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kemenag tingkat provinsi dan kota/kabupaten se Maluku,  Kamis (4 /6/2020).

Dalam arahannya, Plt. Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, H. Jamaludin Bugis, S.Ag mengatakan,  menyikapi mewabahnya virus Corona (Covid-19) di dunia saat ini, maka pemerintah telah memutuskan untuk menunda proses penyelengaraan ibadah haji tahun 2020.

Pemerintah Arab Saudi menurutnya hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan atau keputusan tentang penyelangaraan ibadah haji. Hal ini menjadi dasar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan surat keputusan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji.

Menyikapi hal ini maka, seluruh Kanwil Kemenag di tingkat provinsi sampai di Kota/Kabupaten memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh  calon jamaah haji  tentang keputusan pemerintah ini.

Baca Juga  02 deng 03 Bakalai, Kades Seng Tau Pele yang Mana

Seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama agar memasukan surat pembatalan pemberangkatan jamaah haji kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Agama. 

” Secepatnya, menyurati bupati atau walikota terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji di masing-masing kabupaten, sehingga bisa menjadi dasar dan dipertangungjawabkan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Agama, Nomor 494,” kata  Plt. Kakanwil. 

Dijelaskan, dalam proses sosialisasi kepada suluruh calon jamaah,  harus diberikan penjelasan  dengan baik dan benar agar bisa dipahami. Dalam ketentuan jamaah diberi kewanagan  untuk menarik tabungan yang akan diatur dalam juknis. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena penarikan akan berdampak pada panjangnya proses pelayanan kepada jamaah secara teknis dan adminstratif.

Baca Juga  Pusara Glenn Fredly Diganti Bentuk Gitar, Kutipan Indah di Batu Nisan Curi Perhatian

“Ini harus dijelaskan secara baik dan benar, meskipun diatur dalam juknis namun ini akan berdampak panjangnya proses pelayanan,”  jelas Bugis.

Keseragaman pesan yang disampaikan sangat penting dilakukan,  untuk itu  yang harus menjadi pembicara utama atau yang memiliki kewenagan penuh dalam menyampaikan informasi terkait dengan keputusan menteri agama ini adalak kepala kankemenag di masing-masing kota/kabupate. Hal ini untuk menghindari disinformasi.

Dan yang perlu diperhatikan adalah seluruh pesan informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 494.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas secara kolektif tentang panduan penyelengaraan ibadah sesuai dengan Edaran Menteri Agama No 15 tahun 2019, dimana didalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan ibadah di seluruh rumah ibadah pada daerah yang ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam zona hijau.

Baca Juga  Sagu Salempeng gelar Evaluasi Program Kerja tahun 2017-2018

Sebagai Plt. Kakanwil, Jamaludin Bugis, komunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing harus dijaga dan ditingkatkan serta seluruh jajaran kementerian agama yang menjalankan perannya terus diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melayani seluruh kepentingan umat beragama  wilayah ini. (red/inmas/asa)