Namun, penjelasan tersebut justru membuka persoalan lain yang kini menjadi perhatian publik.
Sebab, ketika ditanya mengenai status perizinan aktivitas pengambilan material di Kali Wai Riuapa, Bapenda SBB disebut belum mengetahui secara pasti apakah kegiatan tersebut telah mengantongi izin pertambangan atau belum.
Di sinilah persoalan pajak dan legalitas kegiatan tambang bertemu.
Pajak Bukan Berarti Izin Tambang
De Fretes membedakan pengambilan material untuk kepentingan pribadi dengan aktivitas yang dilakukan untuk tujuan komersial.
“Pajak Galian C itu harus dibayarkan ke Pemerintah Daerah karena pengambilan itu untuk tujuan komersial, bukan untuk pribadi, apalagi pengambilan dengan ekskavator dalam volume yang banyak,” katanya.
Namun, penarikan pajak dari suatu aktivitas ekonomi tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai legalitas aktivitas tersebut.
Jika sebuah kegiatan pertambangan atau pengambilan material ternyata belum memiliki izin yang dipersyaratkan, maka status kewajiban pajaknya perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat dan tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi terhadap kegiatan yang diduga ilegal.
Dengan kata lain, pajak dan izin merupakan dua persoalan berbeda yang perlu diperiksa berdasarkan kewenangan serta ketentuan masing-masing.
