Selain itu, Yati menilai kepolisian juga bermasalah terkait dengan netralitas. Kata dia, Polri harus menjaga netralitas sebagai penegak hukum dan pengayom. Sebab polisi sejatinya sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat, maka diharapkan agar tidak berat sebelah. Apalagi menurutnya, di tahun politik ini jelas Polri berada di tengah pusaran politik.
“Kepolisian tidak dengan baik menjelaskan kewenangan mereka di tahun politik ini,” jelas Yati.
Tak hanya netralitas, KontraS juga menyoroti bagian kritis polisi lainnya berkaitan penanganan pelaku hoaks dan ujaran kebencian selama tahun politik. Pada bagian ini, polisi menjadi pihak yang dituduh melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan oposisi, meski pada faktanya kepolisian juga menerima laporan pidana dan kubu oposisi yang melaporkan politisi pro pemerintah.
Kemudian juga berikatan dengan kebebasan berpendapat yang nyata-nyata dibatasi, seperti pelarangan aksi #2019gantipresiden. Serta tuduhan polisi dengan berdasarkan pasal makar, yang menurut catatan KontraS, parameter yang digunakan tidak jelas.
Kendati dari banyak kasus penyebar hoaks polisi berhasil membuktikan kesalahan para pelaku, namun dalam penggunaan pasal ujaran kebencian dan makar, sepak terjang kepolisian dinilai kontroversial. Hal itu diperparah karena sifat ketentuan atau undang-undang yang mengatur penggolongan tindakan ujaran kebencian yang lentur, tidak jelas, dan multi penafsiran.
