Ketiga, peran kritik intelektual atas kebijakan publik di negeri ini nyaris mati suri.
Gejala “intelektual tukang” ternyata marak juga di negeri ini. Akibatnya sikap value free sebagai pendasaran objektivikasi kritik, juga tidak pernah hadir.
Dan yang terakhir adalah budaya permisif yang juga menjerat elemen-elemen masyarakat sipil termasuk agama-agama juga ikut memperparah keadaan kita.
Jadi kalau saat ini anak-anak muda dan para aktivis begitu antusias menjadi “pesorak” kandidasi pilkada yang akan datang hingga ada yang begitu mudah membayangkan bahwa pada pilkada 2024 yang akan datang kemungkinan terjadi “perang bintang”, pertanyaan kritis yang bisa diajukan adalah pasca kontestasi, akankah ada pembaharuan wajah kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini?.
Entahlah. Tapi bagi saya, keserentakan penataan ulang semua faktor krisis yang saya sebutkan di atas yang bisa memberi jaminan bagi pemecahan persoalan-persoalan publik di negeri ini.
Mengelu-elukan siapa gubernur dan mengabaikan pembenahan lembaga-lembaga perwakilan, pers, intelektualisme dan elemen-elemen civil society, rasanya akan mereplikasi kembali sekarang ini di masa yang akan datang. (*)
