Ketua Pinca Golkar Mangoli Timur Nilai Pelantikan Aparat Desa Waitina Cacat Hukum

oleh -206 views
Link Banner

Porostimur.com – Sanana: Aparat Desa Waitina, yakni Kepala Dusun 1, 2 dan 3 yang dilantik pada tanggal (8/11/ 2021) kemarin dianggap cacat hukum.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017 mengisyaratkan bahwa yang menjadi aparat desa harus berusia 20 tahun sampai 42 tahun, hal ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 2 ayat 1 perangkat desa di angkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus,” ucap Tasrik Liambana.

Ketua Pinca Golkar Mangoli Timur ini mengatakan, Pasal 2 ayat 2 persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut: A pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. B berusia 20 ( dua puluh) tahun sampai dengan 42 tahun. Dari regulasi yang ada sangat jelas bertentangan sama ke 3 kadus yang dilantik.

Baca Juga  Satgas Yonif RK 732/Banau, Tertibkan Protokol Kesehatan di Wilayah Kairatu

Karena ketiha kadus yang dilantik oleh kepala desa rata rata berusia di atas 42 tahun. Lanjut pasal 5 ayat 1 kepal desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. ayat 3 perangkat desa deberhentikan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 huruf c karena: poin E tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.

“Untuk itu saya harapkan kepada Sekda kepulauan sula agar segara memanggil Camat Mangoli Timur untuk melakukan pertanggung jawaban karena telah mengeluarkan rekomendasi tehadap 3 kepala dusun yang nyatanya melanggar aturan, mengingat Permendagri no 67 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 camat atau sebutan lain adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah,” desak Liambana.

Baca Juga  Neymar belum fit dan sekuat elite Jerman

“Dan juga kepada Kabag Pemerintah sama Kadis PMD memanggil Kepala Desa Waitina untuk meminta pertanggung jawaban terkait pelantikan aparat desa yang melanggar aturan,” sambungnya.

Liambana menambahkan, dengan adanya pelantikan ini, terkesan pemerintah kecamatan sama pemerintah desa bekerja sama untuk menabrak aturan.

“Jadi saya selaku Ketua Pinca Golkar Mangoli Timur sekaligus pemuda Desa Waitina mengharapkan pihak pemerintah daerah agar segera membatalkan pelantikan 3 Kadus do Waitina yang bertentangan sama aturan,’ tukasnya. (ifo)

No More Posts Available.

No more pages to load.