Sebab itu lingkaran politik di Lebanon menuduh Bassil sebagai dalang kebuntuan tersebut. Penasehat Macron, Durell, dikabarkan menemui Hizbullah dan meminta kelompok Syiah itu menggandakan tekanan politik terhadap Bassil. Namun permintaan itu ditolak atas alasan politis.
Terancam Bangkrut
Reuters melaporkan saat ini pemerintah Lebanon menguras cadangan devisa asing senilai USD 17,9 miliar (Rp 253,8 triliun) untuk membiayai anggaran negara. Oleh karena itu sejumlah politisi mewanti-wanti terhadap kebuntuan berkepanjangan.
“Pesan dari Prancis sudah sangat jelas, tidak ada pemerintahan, tidak ada reformasi, maka selamat tinggal,” kata sumber lain di pemerintahan Lebanon. “Dan jika Prancis mengangkat tangan, maka siapa yang akan membantu kita? Negara Teluk? AS? Tidak seorang pun,” tukasnya.
Dalam sebuah konferensi online yang digelar lembaga pemikir, CSIS, di Washington, Dorothy Shea, Duta Besar AS untuk Lebanon, memahami kelompok pro-Iran di Beirut ingin mengulur waktu dan menunggu berakhirnya pemerintahan Donald Trump.
Dia mengatakan pemerintahannya “memahami bahwa Lebanon penting,” dan bahwa “mencegah kebangkrutan negara adalah prioritas utama,” bagi Washington.
“Tapi kita tidak bisa menginginkanya (reformasi), lebih dari mereka,” imbuhnya. (red/DW)
