Oleh: Made Supriatma, Peneliti, jurnalis lepas dan visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Sejak beberapa hari lalu, pesan masuk ke saya. Isinya tentang perjanjian pertahanan Indonesia-Amerika Serikat. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa prajurit-prajurit militer Indonesia boleh kembali berlatih di pusat-pusat pelatihan militer AS.
Program seperti ini pernah ada namun dibekukan saat setelah kejatuhan Soeharto dan rejim Orde Barunya. Penyebabnya adalah karena banyaknya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap rakyat sipil, yang adalah warga negaranya sendiri.
Namun semua ini berubah karena “perbaikan” hubungan antra AS dan Indonesia. Kedekatan pribadi Presiden Prabowo dan Donald J. Trump serta keluarganya membuat hubungan ini membaik. Prabowo ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan luar negeri Trump. Yang terpenting adalah Prabowo membawa Indonesia menjadi negara anggota pendiri Board of Peace.
Dan kemarin (13 April), Indonesia dan AS menandatangani Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Awalnya, berita ini bocor ke sebuah media yang diduga terbit di India. Media yang sama juga gencar memberitakan tentang keterlibatan yayasan milik George Soros dalam membeayai LSM-LSM di Indonesia. Ini membuat seorang editor media terkemuka mensinyalir bahwa ada orang di lingkaran elit pemerintahan Prabowo yang memiliki hubungan dengan media ini dan membocorkan dokumen rahasia ini ke publik.
