“Kita di Maluku sangat merasa dirugikan, karena pendekatannya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Padahal, kita adalah salah satu provinsi dari delapan provinsi yang turut mendeklarasikan Kemerdekaan NKRI,” tegasnya.
Wahid menilai, pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian dan dukungan terhadap aspirasi pemekaran wilayah di Maluku, sebagai bentuk keadilan fiskal dan politik bagi masyarakat kepulauan.
Dorong Percepatan Pelayanan Publik
Lebih lanjut, Wahid mengatakan bahwa pemekaran DOB di Maluku bukan sekadar soal administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik.
“Semakin banyak pemekaran DOB dilakukan, maka program kementerian akan masuk ke Maluku. Dan itu merupakan bentuk keadilan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, semangat mendorong pemekaran merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh layanan pemerintah.
“Sehingga semangat untuk mendorong pemekaran ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kita. Jadi, pada prinsipnya kita menjemput semua kepentingan program di tingkat provinsi untuk menjawab kepentingan rentang kendali yang ada di Maluku,” ujar Wahid.
