Respon Kementerian dan Peluang Inpres Jalan Daerah
Meski mendapat respon terbuka, Fahmi menyampaikan bahwa alokasi anggaran APBN 2025 di sektor jalan nasional untuk wilayah timur Indonesia hanya sebesar Rp4 triliun, yang harus dibagi untuk seluruh kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kendati demikian, ia tetap optimis usulan Halbar akan dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR.
Tak hanya fokus pada jalan nasional, Fahmi juga menyoroti program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang telah diteken Presiden RI, dan meminta Dinas PUPR Halbar untuk segera menyiapkan dokumen usulan.
“Kita minta Dinas PUPR Halbar jangan pasif. Harus segera siapkan dokumen-dokumen teknis dan input melalui aplikasi SETIA (Sistem Informasi Jalan Daerah). Program Inpres ini peluang besar untuk memperbaiki jalan daerah,” tegasnya.
Komitmen DPRD: Infrastruktur Adil untuk Semua
Fahmi menegaskan, Komisi III DPRD Halbar akan terus mengawal dan memastikan aspirasi masyarakat soal infrastruktur tidak hanya berhenti di atas kertas. Konektivitas antar wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil seperti Loloda dan Loloda Tengah, harus menjadi perhatian serius.
“Torang di DPRD tetap konsisten kawal ini sampai tuntas. Karena akses jalan itu adalah urat nadi pembangunan. Kalau jalannya rusak dan terisolir, rakyat tidak akan sejahtera,” pungkasnya. (Asirun Salim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
