Porostimur.com, Tiakur – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan strategis dengan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk membahas percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ini.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (30/4/2025) itu, menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan ini.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Daud Reimialy, dalam pembukaannya menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemprov Maluku. “MBD adalah garda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, namun pembangunan di sini masih jauh tertinggal. Kami butuh intervensi serius dari provinsi,” tegas Reimialy di hadapan anggota Komisi IV.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Saudah Tuankotta Tethool, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas alokasi anggaran yang tidak berimbang. “Dari triliunan rupiah APBD Maluku, hanya sedikit yang mengalir ke MBD. Padahal sebagai daerah 3T, MBD seharusnya mendapat prioritas,” ujar Tethool.
Ia membandingkan dengan pembangunan di Ambon dan Buru yang jauh lebih maju.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi krusial untuk Pemprov Maluku. Di sektor pendidikan, Komisi IV mendesak penambahan guru dan rehabilitasi sekolah, serta perluasan program makanan bergizi gratis yang saat ini hanya menjangkau 3.500 dari total 25.000 siswa di MBD.
