Porostimur.com, Ternate – Komitmen Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam membangun pemerintahan bersih dan transparan mulai dipertanyakan publik. Pasalnya, sejumlah pejabat yang diduga bermasalah hukum justru tetap mendapat tempat istimewa dalam kabinetnya.
Padahal, sejak awal menjabat, istri mendiang Benny Laos ini berulang kali menegaskan tekad untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pidato Tegas di Awal Pemerintahan
Dalam pidato perdananya pada 6 Maret 2025 di rapat paripurna DPRD Malut, Sherly menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya.
“Kami hadir untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Kami akan berdiri di garda terdepan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat ini,” ucap Sherly di hadapan para wakil rakyat.
Ia bahkan menambahkan, “Saya tidak ragu untuk menindak siapa pun yang menyalahgunakan jabatan atau mempolitisasi rakyat demi kepentingan pribadi.”
Namun kenyataannya, ancaman keras itu dianggap publik hanya sebatas konten TikTok. Kebiasaan Sherly yang butuh validasi di media sosial itu pun memantik sorotan kritis dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi.
