KPK Ungkap Biaya Politik Tinggi Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah

oleh -52 views
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya dipicu oleh lemahnya integritas individu, tetapi juga dipengaruhi kelemahan sistem politik, terutama tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Sementara sepanjang 2026, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.

KPK menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pembenahan tata kelola politik dan sistem pendanaan pemilu merupakan langkah penting untuk menekan risiko korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

(red/beritasatu)

Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com

No More Posts Available.

No more pages to load.