Ada desa-desa yang tertinggal di provinsi yang selama ini dianggap paling maju. Ada kawasan yang jauh dari layanan dasar meskipun hanya beberapa jam perjalanan dari gedung-gedung pemerintahan.
Ternyata, ketertinggalan tidak selalu ditentukan oleh jarak geografis. Kadang yang jauh adalah perhatian. Kadang yang tertinggal adalah pengawasan.
Di situlah ironi terbesar kasus ini. Yang dijadikan alasan moral untuk mempermudah persetujuan anggaran ternyata diduga menjadi alasan yang sama untuk mempermudah permainan.
Anak-anak di daerah tertinggal tidak pernah meminta nama mereka dipakai untuk meloloskan proyek. Ibu hamil di pelosok tidak pernah meminta penderitaan mereka dijadikan stempel legitimasi. Mereka hanya ingin negara hadir dengan jujur.
Korupsi memang sering digambarkan sebagai tikus yang menggerogoti lumbung padi. Namun dalam kasus seperti ini, metafora itu terasa kurang memadai. Tikus mencuri karena lapar. Manusia mencuri atas nama anak-anak yang lapar untuk mengenyangkan dirinya sendiri.
Itulah sebabnya kasus ini terasa lebih menyakitkan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar uang negara. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan bahwa ketika republik menyebut nama orang-orang kecil, itu sungguh karena ingin menolong mereka, bukan karena menemukan alasan yang paling sulit ditolak untuk membuka keran anggaran.
