Stunting Politik

oleh -95 views
Link Banner

Oleh: A. Malik Ibrahim, Sekretaris DPW Partai NasDem Maluku Utara

“Kita lebih bodoh dari generasi sebelumnya”
YB Mangunwijaya (1929-1999)

MUNGKIN ada yang nyeleneh berkata, “Ah masa sih 80 persen otak orang dewasa sudah terbentuk ketika berusia tiga tahun? Lalu otak kita akan berkembang sampai 90 persen di usia lima tahun”. Ilustrasi ini mungkin belum terlalu smart dan simple.

Satu lagi, otak berfungsi sebagai komputer tubuh. Di sana, “kata Dr. Nadesul, “semua pusat komando mesin tubuh berada. Bukan hanya berfikir, beremosi
dan menyimpan memori, otak juga mengurus motorik, selain tempat semua pusat vital berada, seperti pernapasan, degup jantung, serta pancaindera” (Nadesul, 2007). Jika fungsi otak anak terganggu dapat menyisakan kecacatan, kelemahan, atau invaliditas.

Ternyata pada fase usia dini tersebut, otak berkembang lebih cepat dari yang kita duga dan tidak akan berulang lagi pada periode selanjutnya. Riset menunjukkan, perkembangan otak yang ideal tidak dialami oleh semua anak. Terbukti, masih ada tujuh juta balita di Indonesia memiliki risiko tidak dapat mencapai pematangan neuron otak dengan optimal karena mengalami stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi secara kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Gejala yang nampak dari stunting adalah tinggi badan anak yang sangat kurang dibanding anak seumurannya. Stunting juga dapat menghambat perkembangan otak, kecerdasan, dan motorik, serta mengakibat gangguan psikososial.

Bisa dibayangkan, efek stunting bukan hanya tentang gangguan pertumbuhan fisik, namun juga berdampak pada terhambatnya perkembangan kognitif, motorik, dan meningkatnya risiko obesitas serta penyakit degeneratif lainnya; menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar, produktivitas dan performa kebahagiaan pada anak

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati posisi keempat dengan populasi anak terbesar di dunia yaitu sebanyak 80 juta jiwa. Statistik
Indonesia melalui Survei Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), tidak kalah mengejutkan dengan tingkat prevalensi stunting terbesar 27,67 persen pada tahun 2019.

Dari data itu, dapat disimpulkan bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Lebih jauh lagi, angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20 persen. Meski begitu, pemerintah telah mencangkan target yang begitu ambisius dapat mencapai angka stunting 14 persen di tahun 2024.

Baca Juga  NEGERI MARITIM DI TITIK NOL (Interupsi terhadap Strategi Pembangunan Maluku Utara)

Pada tahun 2018 Indonesia masih memiliki angka stunting sebesar 30,77 persen (Riskesdas, 2018). Sementara kondisi Maluku Utara pun begitu menyedihkan. Dengan angka prevalensi stunting sebesar 29,1 persen atau di atas rata-rata nasional 27,6 persen.

Akan tetapi data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Riskesdas merupakan survei yang dilakukan lima tahun sekali untuk mendapatkan gambaran representasi angka stunting nasional dan daerah. Sedangkan SSGBI dilakukan setiap tahun untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting (lihat Melani, 2021 :
246).

Tentu, tak sebatas pada angka yang pantas dicatat. Pertanyaan krusial yang patut diajukan, “seperti apa keseriusan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta percepatan penanganan di luar sektor kesehatan”? Karena itu, tujuan utama di antara enam tujuan pada Global Nutrition Targets 2025, stunting menjadi indikator kunci pada tujuan kedua Sustainable Development Goals (SDGs)
2030, yaitu dunia tanpa kelaparan atau Zero Hunger.

Tantangan percepatan penurunan stunting dan malnutrisi menurut studi (Chaniago, 2021:269), juga berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya atau mengurangi pendapatan pekerja dewasa (usia produktif) hingga 20 persen (Nizam,2021 :23).

Digambarkan, jika PDB Rp.13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp.300 triliun pertahun (Dirjen Kesmas, 2018). Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan kemiskinan antargenerasi.

Stunting merupakan masalah yang sangat strategis. Sayangnya secara faktual pelaksanaan intervensi gizi di Maluku Utara masih banyak yang belum
terintegrasi dan konvergen. Kata stunting sekadar dikutip sebagai pemanis

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati posisi keempat dengan populasi anak terbesar di dunia yaitu sebanyak 80 juta jiwa. Statistik Indonesia melalui Survei Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), tidak kalah mengejutkan dengan tingkat prevalensi stunting terbesar 27,67 persen pada tahun 2019. Dari data itu, dapat disimpulkan bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting.

Baca Juga  Program Ketahanan Pangan Lantamal IX Panen Sayur-mayur

Lebih jauh lagi, angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20 persen. Meski begitu, pemerintah telah mencangkan target yang begitu ambisius dapat mencapai angka stunting 14 persen di tahun 2024. Pada tahun 2018 Indonesia masih memiliki angka stunting sebesar 30,77 persen (Riskesdas, 2018).

Sementara kondisi Maluku Utara pun begitu menyedihkan. Dengan angka prevalensi stunting sebesar 29,1 persen atau di atas rata-rata nasional 27,6 persen. Akan tetapi data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Riskesdas merupakan survei yang dilakukan lima tahun sekali untuk mendapatkan gambaran representasi angka stunting nasional dan daerah. Sedangkan SSGBI dilakukan setiap tahun untuk melihat perkembangan
pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting (lihat Melani, 2021 :246).

Tentu, tak sebatas pada angka yang pantas dicatat. Pertanyaan krusial yang patut diajukan, “seperti apa keseriusan pemerintah, khususnya pemerintah
daerah dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta percepatan penanganan di luar sektor kesehatan”? Karena itu, tujuan utama di antara enam tujuan pada Global Nutrition Targets 2025, stunting menjadi indikator kunci pada tujuan kedua Sustainable Development Goals (SDGs)
2030, yaitu dunia tanpa kelaparan atau Zero Hunger.

Tantangan percepatan penurunan stunting dan malnutrisi menurut studi (Chaniago, 2021:269), juga berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya atau mengurangi pendapatan pekerja dewasa (usia produktif) hingga 20 persen (Nizam,2021: 23).

Digambarkan, jika PDB Rp.13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp.300 triliun pertahun (Dirjen Kesmas, 2018). Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan kemiskinan antargenerasi.

Stunting merupakan masalah yang sangat strategis. Sayangnya secara faktual pelaksanaan intervensi gizi di Maluku Utara masih banyak yang belum terintegrasi dan konvergen. Kata stunting sekadar dikutip sebagai pemanis stunting.

Kompleksitas kasus stunting memang tidak terlepas dari faktor multidimensi. Karena itu, edukasi dan literasi perlu disampaikan pada masyarakat, sebab
banyak ibu yang tidak mengetahui tentang apa itu stunting. Chaniago (2021: 270), mengatakan, “delapan dari sepuluh ibu yang diwawancara percaya bahwa stunting disebabkan oleh keturunan. Banyak dari mereka yang mengatakan tidak pernah diberikan penyuluhan mengenai masalah stunting oleh posyandu setempat”.

Baca Juga  Dituding Menganiaya, Keliombar Klarifikasi Keterangan Simatauw

Banyak hal yang bisa dikaitkan dalam perspektif ini. Misalnya, soal perluasan ketimpangan gender. Karenanya, kesetaraan gender tidak boleh
berhenti hanya di depan rumah. Ia harus masuk ke dalam rumah, termasuk ruang-ruang yang paling privat. Sebab, angka kematian ibu dan stunting
bukan hanya permasalahan perempuan, tapi juga masalah lelaki dan kemanusiaan.

Pemisahan ruang bagi laki-laki dan perempuan adalah persoalan besar dalam mainstream gender. Di dalam kamar pun harus ada demokrasi yang menjamin kesetaraan gender. Terutama dalam menanamkan kesadaran pada soal reproduksi yang selalu menjadi beban yang dipikul oleh perempuan. Karena selama ini yang kita fahami dari soal gender sebatas perspektif relasi gender antara penguasa – abdi, ordinat – subordinat, atau penindas–tertindas.

Mitos-mitos yang dibangun soal perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kulturisasi budaya patriarkat untuk selalu menempatkan wanita sebagai ibu, isteri, melahirkan, merawat anak, tanggungan, yang tergantung; di mana semuanya dianggap sebagai posisi
tertindas. Wanita sebagai penerima perintah, di dalam suatu struktur kekuasaan, berada pada posisi yang lemah dan terlibat secara mendalam dengan hubungan personal yang mempengaruhi ukuran ekspresi dalam kedudukan dan kesempatan.

Menurut March of Dimes (organisasi nonprofit yang menangani Ibu hamil), satu dari delapan Ibu yang melahirkan terkena depresi sehabis melahirkan Perasaan-perasaan ini disebut baby blues, masuk
dalam kategori post-partum depression atau depresi paska melahirkan.

Secara politik, stunting bukan sekadar persoalan perempuan, tapi juga tanggungjawab laki-laki. Stunting politik bagi saya, adalah sebuah cara
pandang. Cara berfikir kerdil yang dikonotasikan sebagai gagal faham terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus. Karena tanpa kita mengerti tentang stunting, maka rasa ambivalensi akan selalu timbul. Dan dapat membuat kita tidak tahu apa-apa yang sedang kita lakukan. Apalagi untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.