@Porostimur.com | Ambon : Maluku menjadi provinsi ke-30 yang memiliki pengurus organisasi kemasyarakatan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pospera Provinsi Maluku bersamaan dengan 7 Dewan Pimpinan cabang (DPC) Pospera yakni Kota Ambon, SBB, Malteng, MTB, Buru, SBT, dan Tual, resmi dilantik kepengurusaannya oleh Ketua Umum DPP, M. B. Manurung, di lantai II Tirta Kencana, Ambon, Selasa (15/5).
Dalam sambutannya, Manurung meminta kepada seluruh jajaran pengurus Pospera se-Maluku agar segera memediasi semua aspirasi dan keluhan yang ada dalam masyarakat, sehingga ada peningkatan hak terhadap masyarakat yang terpenuhi.
”Sebagai organisasi kemasyarakatan, saya minta kepada Kepengurusan Pospera yang sudah terbentuk di Maluku, kira menjadi jembatan bagi masyarakat dan menjadi hati, mata dan telinga rakyat, karena Pospera harus benar-benar mengangkat harkat dan derajat masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Selain Maluku, akunya, rencana pelantikan kepengurusan Pospera tahun 2018 akan dilakukan di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Gorontalo, NTB dan Papua Barat.
Melanggengkan pemerintahan saat ini, tegasnya, dihimbaunya seluruh pengurus DPD dan DPC Pospera se-Maluku untuk terus mendukung Jokowi sebagai Presiden RI hingga tahun 2019 mendatang.
”Kita satukan langkah dan tekad untuk memenangkan Joko Widodo dan memenangkan di 2019 sebagai Presiden RI dua periode. Ini saya sampaikan kepada semua DPD dan DPC se-Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku,” tegasnya.
Adanya aksi teroris belakangan ini, tegasnya, harus dilawan seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama dengan aparat keamanan di negara ini.
”Kita tidak takut dengan aksi teroris, karena apa yang dilakukan kelompok teroris adalah tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia. Dan kita seluruh anak bangsa Indonesia harus melawan teroris. Ini adalah tindakan biadab dan bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia,” timpalnya.
Bahkan, dengan tegas Pospera mengutuk keras akan aksi kelompok teroris yang sudah menyasar target tertentu serta menimbulkan korban warga negara yang tak berdosa.
”Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, teroris tidak ada sangkut pautnya dengan agama manapun. Ini adalah murni kejahatan kelompok teroris semata. Jadi jangan membawa nama agama apapun,” terangnya.
Terpisah, Ketua DPD Pospera Maluku, Tina W. Tetelepta, saat berhasil dikonfirmasi wartawan menjelaskan kepengurusan yang dibentuk akan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk periode 2018-2021.
Dimana, sejumlah programnya untuk menjadi hati, mata dan telinga bagi masyarakat, menyambung berbagai persoalan yang dilakukan pemerintah terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selainitu akunya, pihaknya mendapat mandat dari DPP Pospera dengan Nomor: 02/B/DPT-POSPERA/SM/V/2018, untuk segera membentuk 4 DPC Pospera di kabupaten/kota se-Maluku yang belum terbentuk kepengurusannya.
”Berdasarkan maklumat berupa mandat dari DPP Pospera, maka saya harus menginstruksikan segera membentuk empat DPC kabupaten/kota. Sama kita tahu, Provinsi Maluku berbentuk kepulauan, maka tidak secepat itu untuk membentuknya. Tetapi komitmen DPD Pospera Maluku adalah segera membentuk empat DPC sisanya,” pungkasnya. (keket)
