Mayoritas Publik Tolak Indonesia Gabung BoP, Akademisi dan Koalisi Sipil Minta Evaluasi

oleh -275 views
Pemuda, mahasiswa, dan santri, dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 27 Februari 2026. Mereka menolak skema "two states" di Palestina serta mendesak Indonesia untuk keluar dari Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai hanya akan menguntungkan Amerika dan Israel alih-alih jadi pendukung pembebasan Palestina. Foto: Tempo/Prima Mulia

Isu Anggaran dan Dominasi Asing

Hasil serupa juga ditunjukkan survei Media Survei Nasional (Median). Direktur Median Rico Marbun, menyebut 50,4 persen responden menolak Indonesia bergabung dalam BoP.

Menurutnya, kekhawatiran terhadap dominasi Amerika Serikat dan Israel menjadi faktor utama penolakan.

“Sebanyak 14,6 persen publik memandang BoP ini adalah upaya Amerika dan Israel menguasai Gaza,” ujarnya.

Selain itu, rencana iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun juga menuai penolakan kuat. Sebanyak 73,3 persen responden menilai anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan domestik.

Akademisi Soroti Kredibilitas BoP

Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Nur Rachmat Yuliantoro, menilai kredibilitas BoP patut dipertanyakan di tengah dinamika konflik global.

Baca Juga  Jelang HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Halsel Pimpin Upacara Tabur Bunga di Laut

Ia menyinggung kontradiksi antara tujuan perdamaian BoP dengan realitas geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.

“Ini membuat kita bertanya-tanya tentang kredibilitas dan legitimasi BoP. Perdamaian melalui BoP menjadi sesuatu yang sangat jauh,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam forum tersebut.

No More Posts Available.

No more pages to load.