“Satu kota yang memang tadi saya sudah sampaikan sudah hampir 5 kali selama 2023 di atas 3%, Walikota Tual relatif masih baru juga saya berikan kesempatan untuk segera mencari penyebab masalahnya, koordinasi dengan forkopimda, Kapolres, kajari dan lain-lain untuk mencari tahu masalahnya. Komoditas apa penyumbangnya kalau bisa selesaikan selesaikan sendiri, kalau tidak bisa minta bantuan provinsi dan kalau tidak bisa juga nanti kita akan intervensi dari pusat untuk membantu menurunkan harga barang jasa,” tambah Tito.
Polisi yang berpangkat jenderal itu juga menjelaskan persoalan kedua yang dibahas adalah masalah realisasi belanja APBD 2023, apakah sudah sesuai target pendapatan dan belanjanya yang dibuat pada awal tahun 2023, mengingat di Maluku pendapatan asli daerah rendah dan ditahun 2023 pendapatan 60% dan pengeluaran 90%.
“Sesuai aturan presiden dalam rapat paripurna dua hari lalu, saya diperintah oleh presiden untuk mengecek seluruh daerah, mendorong seluruh daerah agar segera di awal tahun membelanjakan APBDnya, jangan ditahan apalagi dibelanjakan menunggu akhir tahun karena biar ada uang beredar di masyarakat dan suasana itu,” tambah Tito.
Pembahasan yang ketiga yaitu terkait persiapan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 dimana Mendagri membahas hanya dari sisi anggaran dimana anggaran pemilu tersebut berasal dari APBN dan sudah dikoordinasikan agar seluruh pihak yang terkait baik KPU, Bawaslu, TNI dan Polri pusat maupun mabes masing-masing mengajukan ke Menteri Keuangan.
