Oleh: Nazaruddin, Kolumnis/Pemerhati Sosial Politik
Dalam panggung politik Indonesia, pelabelan ideologi kerap jatuh menjadi sekadar jargon retoris tanpa kedalaman teoritis. Debat mengenai watak politik-ekonomi Presiden Prabowo Subianto adalah contoh mutakhir. Ketika Rocky Gerung dengan gampang melabeli Prabowo sebagai “sosialis”—hanya karena program masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—ia sebenarnya mencampuradukkan antara intervensi negara (statism) dan sosialisme sejati.
Sanggahan dari Ubaidillah Badrun justru mengembalikan kompas analisis ke pijakan yang tepat. Mengaitkan Prabowo dengan spektrum sosialisme—baik Utopia, Ilmiah, hingga Sosialisme Demokratik ala Sutan Sjahrir atau Soemitro Djojohadikusumo—adalah kekeliruan kategoris (category mistake). Prabowo bukanlah sosialis. Yang sedang terbangun adalah mutasi baru Kapitalisme Negara (State Capitalism) berwatak Populis-Militeristik.
Mengapa Bukan Sosialisme?
Secara historis, sosialisme berakar pada pembongkaran struktur kelas, redistribusi alat produksi kepada publik, serta penegakan hak buruh dan kebebasan sipil. Sosialisme Demokratik ala Sjahrir sangat menekankan keadilan sosial yang seiring dengan kebebasan demokratis dan perencanaan ekonomi rasional.
