Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Media-media Indonesia yang melintas di lini masa saya pada umumnya menulis dengan nada bangga: Presiden Indonesia berpidato di Sidang Umum PBB. Itu biasa. Yang luar biasa: pakai bahasa Inggris! Kayaknya mongkog luar biasa karena presidennya bisa berbahasa Inggris.
Orang kemudian ingat bahwa Indonesia selama 10 tahun absen dari SU PBB. Presiden terdahulu, yang suka ‘wok de tok, not onle tok de tok’ (misih inget?) memang tidak pernah datang ke PBB. Kabarnya dia fokus ke dalam negeri (dan ke China, tentu saja).
Presiden Prabowo tentu saja lain. Dia menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah internasional. Bahasa Inggris adalah bahasa keduanya. Makanya, dia bisa berpidato dengan berapi-api di depan sidang bangsa-bangsa itu. Dan yang membanggakan adalah dia mengangkat isu Paletina.
Sebuah media memakai judul bombastis, “Prabowo Gebrak Meja di PBB, Serukan Pengakuan Palestina dan Syarat Akui Israel.” Gagah dan penuh kebanggaan.
Tapi, ya begitulah. Retorik selalu menyembunyikan detail. Saya setuju dengan para pengamat yang mengatakan bahwa pidato presiden ini miskin substansi. Indonesis sudah mengakui negara Palestina sejak 1988. Sama seperti China. Namun tidak seperti Indonesia, pidato China lebih berisi: minta supaya PBB menjadikan Palestina sebagai anggota. Ini langkah maju dari sekedar merdeka secara de facto. Ini adalah permintaan pengakuan legal. Palestina harus secara legal menjadi negara merdeka — jadi anggota PBB adalah salah satu syaratnya.
