Menggugah Visi Pariwisata Pemda Buru Selatan

oleh -102 views
Link Banner

Oleh: Hasan Bahta, Pemuda Buru Selatan

Tulisan ini sengaja saya persembahkan di tengah persiapan jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan di Kota Ambon yang direncanakan Juni nanti. Sekaligus sebagai ucapan selamat pelantikan kepada Buk Bupati dan Pak Wakil semoga visi pariwisata menjadi prioritas dalam orientasi pembangunan Buru Selatan ke depan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Buru Selatan mempunyai potensi
kepariwisataan yang sangat lengkap dengan memiliki keindahan alam dan panorama yang tidak kalah saing dengan daerah lain.

Meskipun begitu, sampai saat ini potensi tersebut belum dikelola dengan baik karena disinyalir adanya keterbatasan dana dan prasarana daerah. Apabila ditangani secara maksimal, sektor ini akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effect terhadap sektor lain
seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya.

Obyek Wisata Buru Selatan dengan beragam jenisnya sangat menggiurkan wisatawan jika dikelola secara maksimal dan modern. Uniknya, obyek wisata di kabupaten ini tersebar hampir di semua kecamatan.

Di Kecamatan Kapala Madan misalnya, ada sebanyak tiga obyek wisata yakni Hutan dan Gunung Kapala Madan, Air Jin, Pasir Putih. Sementara di Kecamatan Leksula ada Taman Banulalet, Tifu, dan Air Babunyi. Di Kecamatan Namrole ada Pantai Namrole, Pantai Oki. Dan yang tidak kalah menarik adalah obyek wisata yang terletak di Kecamatan Ambalau yakni Tugu Portugis, Air Panas dan Kapal Karam.

Aneka obyek wisata yang tersebar di Buru Selatan dengan beragam jenisnya yakni wisata alam, sejarah dan bahari itu sangat terhubung dengan karakter wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional. Sehingga potensi ini menjadi penting untuk diseriusi. Apalagi Masyarakat Buru Selatan pada umumnya memiliki budaya keterbukaan, dalam arti masyarakat mudah berinteraksi dengan beragam budaya yang masuk dan mudah menerima informasi dari luar.

Hal ini merupakan modal dasar bagi
pelaksanaan pembangunan guna mencapai kemajuan diberbagai bidang dengan
menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat guna menciptakan kesejahteraan. (Muktilestari, 2012).

Baca Juga  Kebisingan di Tengah Kemiskinan Moral

Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi,
politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar
itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism” (Yoeti, 1996:112)

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan
diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut
harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada
prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat
dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja
akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan,
perhotelan dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
kepariwisataan yang menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
diri.

Baca Juga  Diduga Lakukan Ujaran Kebencian di Media Sosial, Gadis 19 Tahun Diamankan Polisi

Beragamnya karakteristik dan latar belakang wisatawan menyebabkan beragamnya
keinginan dan kebutuhan mereka akan suatu produk wisata. Pengelompokan – pengelompokan wisatawan dapat memberi informasi mengenai alasan setiap kelompok mengunjungi objek wisata yang berbeda, berapa besar ukuran kelompok tersebut, pola pengeluaran setiap kelompok, “kesetiaannya” terhadap suatu produk wisata tertentu, sensitivitas mereka terhadap perubahan harga produk wisata, serta respon kelompok terhadap berbagai bentuk iklan produk wisata. Lebih lanjut, pengetahuan mengenai wisatawan sangat diperlukan dalam merencanakan produk wisata yang sesuai dengan keinginan kelompok pasar tertentu, termasuk merencanakan strategi pemasaran yang tepat bagi kelompok pasar tersebut (Irna Herlina, 2004).

Di Indonesia pengembangan industri pariwisata masuk dalam skala prioritas
khususnya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam. Sesuai dengan
pernyataan International Union of Official Travel Organization (IUOTO) dalam
konferensi di Roma tahun 1963 bahwa pariwisata adalah penting bukan saja sebagai sumber devisa, tapi juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam sumber-sumber alam. Ini menunjukkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa mempunyai andil besar dalam mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah yang belum berkembang.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang
menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk
menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih
mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan
promosinya.

Sebagai konsekuensi untuk menjawab tantangan isu dan mencapai tujuan-tujuan
besar tersebut, daerah-daerah harus melakukan inovasi, kreasi dan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan.

Mengenai obyek wisata di Buru Selatan misalnya, selain masih harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengembangkan inovasi pada setiap obyek sehingga menjadi menarik bagi wisatawan. Pada wisata sejarah Tugu Portugis dan Kapal Karam di Ambalau misalnya, mesti dilengkapi juga dengan narasinya, harus ada ceritanya, bagaimana sehingga Tugu Portugis didirikan atau bagaimana terjadinya proses Kapal Karam di Ambalau. Itu menjadi sangat penting karena yang diingat wisatawan adalah narasinya.

Baca Juga  Polresta Pulau Ambon Tangkap Dua Pelaku Curanmor

Peran pemerintah melalui perencanaan lebih bersifat pengarahan pertumbuhan dan pembangunan, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan sektor swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Peran pemerintah pada dasarnya adalah sebagai fasilitator dalam hal-hal yang tidak dapat dilangsungkan oleh masyarakat. Namun begitu peran pemerintah sangatlah penting guna mengatur penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efisien dan efektif, dan mengarahkan pembangunan bagi kepentingan dan keadilan sosial bagi masyarakat, selain itu peran pemerintah sangat penting dalam rangka mendobrak kearah perubahan struktural ekonomi dan sosial masyarakat. (Tjokoroamidjojo,1993:8).

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang dipandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya.

Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk
meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan
industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Untuk pengembangan wisata di Buru Selatan kita semua sadari bahwa hal ini tidak mudah karena Buru Selatan berada pada posisi arfura dimana energi gelombang sangat tinggi terjadi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung Juni sampai September, kondisi tersebut merupakan suatu tantangan bagi Buru Selatan dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut karena pada saat musim timur curah hujan sangat tinggi, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan pembangunan dan perawatan infrastruktur. (*)