Persoalannya bukan semata angka Rp709 miliar yang tercantum dalam sebuah slide.
Yang kembali terbuka adalah pertanyaan lebih besar mengenai hubungan antara kepemilikan perusahaan, industri ekstraktif dan jabatan publik di Maluku Utara.
Dari Slide Bangkok ke Jejaring Perusahaan Keluarga
Materi yang beredar tersebut dikaitkan dengan presentasi mantan Komisioner KPK periode 2015-2019, Laode M Syarief. Salah satu bagian yang ramai dibicarakan adalah daftar kepala daerah yang disebut memiliki kekayaan besar dalam konteks industri nikel.
Di bawah nama Sherly tercantum Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dengan angka Rp623 miliar. Berikutnya Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin Rp414 miliar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud Rp183 miliar dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Rp143 miliar.
Namun angka-angka tersebut harus dibaca sebagai angka yang tercantum dalam materi presentasi, bukan sebagai hasil verifikasi independen yang dengan sendirinya membuktikan total kekayaan masing-masing kepala daerah.
Dari materi yang beredar, sorotan kemudian melebar kepada persoalan dampak pertambangan nikel di Maluku Utara.
Jaringan Advokasi Tambang sebelumnya telah membuat pemetaan mengenai jejaring bisnis keluarga Laos-Tjoanda. Dalam laporan yang dikutip sejumlah media pada 2025, JATAM menyebut sejumlah perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan keluarga tersebut, antara lain PT Karya Wijaya, PT Bela Sarana Permai, PT Amazing Tabara, PT Indonesia Mas Mulia dan PT Bela Kencana.
