Menurutnya, otonomi daerah yang setengah-setengah, karena itu leadershipnya bukan soal ada pada lokal namun ada pada Jakarta konstruksi kebijakan yang tidak berpihak sebenarnya belum lagi pada fakta yang lain wilayah daratan kita cuma 2,2% misalnya 2,8% padahal tadi undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dua syarat utama luas daratan dan luas penduduk.
Orang di Jawa Barat dengan kendaraan melalui darat sedangjan di Maluku terdiri dari pulau-pulau misalnya kepulauan Tanimbar pedalaman kondisi lautan tidak bersahabat, nikai ekonominya memprihatinkan. (Keket)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google New
