Israel mengklaim pertemuan itu didanai oleh Otoritas Palestina (PA) tetapi tidak memberikan bukti pendukung. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyatakan Israel mencoba untuk menggulingkan otoritas dan mendorongnya ke jurang, secara finansial dan kelembagaan.
Langkah cepat ini diambil usai Palestina berhasil melobi Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional tentang kebijakan Israel di wilayah pendudukan Tepi dan Yerusalem timur. Atas keputusan ini, pemerintah Israel akhirnya menanggapi dengan serangkaian tindakan hukuman terbaru itu.
Kebijakan Netanyahu tidak mengejutkan. Setelah empat pemilihan yang tidak meyakinkan hanya dalam tiga tahun. Netanyahu mampu meraih kemenangan dalam putaran kelima pemungutan suara dengan bergabung dengan kumpulan mitra sayap kanan dan ultra-Ortodoks.
“Kami mendapat mandat yang jelas dari masyarakat, untuk melaksanakan apa yang kami janjikan dalam pemilu. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Netanyahu.
Koalisi didominasi oleh garis keras yang membenci Palestina, menentang gagasan pembicaraan damai, dan menolak pembentukan negara Palestina. Contoh saja Ben-Gvir yang merupakan pengikut mendiang rabi radikal yang menganjurkan pengusiran massal warga Palestina dari negara itu.
