Ironisnya, kegelisahan tersebut hadir beriringan dengan euforia seremonial peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengutip sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—sebagai panggilan moral untuk membongkar ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Ia mengakui bahwa negeri yang kaya ini justru memperlihatkan paradoks: kekayaan melimpah, tetapi kesejahteraan terkonsentrasi.
Pidato itu, secara retoris, memang membangkitkan harapan. Namun di sisi lain, publik tak bisa menutup mata terhadap jurang antara narasi dan realitas. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam tetap berlangsung, bahkan menguat, dengan legitimasi yang kerap dilegalkan melalui celah regulasi. Dalam konteks ini, pidato berisiko menjadi sekadar simbolisme—kuat di kata, lemah di tindakan.
Apa yang terjadi di Indonesia hari ini sejatinya telah lama dipetakan oleh para ilmuwan politik. Jeffrey A. Winters, misalnya, menyebut Indonesia sebagai contoh nyata “demokrasi oligarkis”—sebuah sistem di mana kekuasaan politik tidak lepas dari dominasi kekayaan. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem secara langsung bertransformasi menjadi ketimpangan politik. Uang bukan sekadar alat, melainkan instrumen utama untuk memengaruhi kebijakan, melindungi kepentingan, dan bahkan mengendalikan arah negara.
