Porostimur.com, Ambon – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini berada dalam sorotan. Di tengah antusiasme masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program ini berjalan sesuai standar pelayanan publik dan bebas dari maladministrasi.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, dalam dialog “Aspirasi Maluku” di RRI Ambon, Rabu (30/7/2025).
Ia mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan, tapi bagian dari pelayanan publik yang mencakup barang, jasa, dan administrasi, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.
“Implementasi SOP di tingkat teknis operasional harus benar-benar dipastikan konsistensinya,” kata Hasan menekankan.
Fokus pada Mutu dan Keamanan Pangan
Hasan menyatakan bahwa Ombudsman akan memperketat pengawasan kualitas makanan dalam program MBG untuk mencegah terjadinya keracunan makanan seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah.
Langkah pengawasan akan difokuskan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk yayasan penyelenggara program, dan evaluasi menyeluruh terhadap menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
“Pengawasan akan dilakukan secara komprehensif, mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan makanan, teknik pengolahan, hingga mekanisme distribusi ke penerima manfaat yaitu anak sekolah,” tegas Hasan.
