Kalau dulu “dana aspirasi” yang melumpuhkan keberanian untuk bersuara kritis, sekarang masih harus ditelusuri untuk menemukenali variabel krisis dibalik ketidakberdayaan mengeja fungsi-fungsi kelembagaan yang saya sebutkan.
Saya terima informasi dari sejumlah warga bahwa di kabupaten/kota, proyek-proyek PL (penunjukan langsung) yang melumpuhkan keberanian para anggota dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan.
Jika ini benar, berarti proyek demokrasi lokal telah mati suri karena penyelenggeraan pemerintahan terperangkap dalam operasi black market. Operasi black market ini juga merambah sektor-sektor publik strategis lain di negeri ini.
Sayangnya kontrol publik juga amat sangat lemah. Kaum terpelajar dan aktivis di negeri ini nyaris tidak banyak peduli dengan keadaan kita yang sudah hampir sekarat ini.
Dari segi kompetensi keilmuan, sudah begitu banyak schooler dan guru besar di negeri ini. Tapi herannya kepekaan keilmuwan atas realitas sosial tidak muncul-muncul juga. Apa karena perangkat analisis tidak cukup untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi ataukah lebih senang mengejar comphort zone, entahlah. (*)
