Soeharto dianggap membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu dibayar dengan harga kemanusiaan dan kebebasan. Keluarga dan kroninya menjadi makmur sejahtera, tapi Indonesia tetap terpuruk dalam kemiskinan. Pemimpin sejati mengutamakan hidup jutaan rakyatnya, bukan kepentingan keluarganya. Pembangunan tidak diukur dari berapa jalan atau gedung dibangun, melainkan bagaimana mengangkat rakyat untuk bisa merasakan keadilan, kebebadan, kesetaraaan, selain kesejahteraan. Penguasa yang memperkaya diri dan kroni, membungkam kritik, menindas lawan politik, serta meninggalkan trauma sosial, jelas antitesa sifat kepahlawanan.
Jadi, dengan lima alasan di atas, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah ekspresi kebebalan pikiran, kekosongan nurani dan manifestasi amnesia sejarah. Kaum pro-pahlawan-Soeharto bukan saja ingin melupakan masa lalu, tetapi sedang mengkhianati masa kini, sekaligus menghancurkan masa depan republik.
Menolak Soeharto menjadi pahlawan bukanlah dendam masa lalu, melainkan untuk melawan lupa, sebagai tanggung jawab moral masa kini. Karena jika pelaku kejahatan politik dijadikan pahlawan, yang artinya sosok teladan, maka bangsa ini akan terus mengulang kesalahan sama dengan wajah berbeda (Soeharto berwajah Jokowi atau Prabowo).
