Pansus I DPRD Ambon Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Menindak lanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD melakukan uji publik penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Uji publik yang dipimpin langsung Ketua Pansus l DPRD Kota Ambon, Nathan Polonda, didampingi anggota pansus lainnya, dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholders di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (22/10/2021).

“Peraturan Daerah (Perda) No 4 yang telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2015 kesannya sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan,” ungkap Ketua Pansus I Nathan Polanda kepada wartawan di baileo rakyat, Belakang Soya.

Polanda menambahkan, perlu adanya suatu Perda baru agar pelaksanaan administrasi kependudukan baik itu dokumen kependudukan tentang peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya, bisa dilaksanakan secara optimal.

“Karena terus terang saja penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Ambon selama ini belum optimal. Juga merupakan hambatan untuk mencapai yang namanya standar minimal menuju ke pelayanan prima,” bebernya.

Baca Juga  Kakanwil Kemenag Malut: Citra Alkhairaat Tak Perlu Diragukan

Polanda bilang, tercapainya standar minimal kepelayanan prima karena Perda-Perda yang sudah ada selama tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, hal ini juga merupakan amanah dari pada Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006, yang mengisyaratkan bahwa pelaksanaan teknis pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan itu diatur dengan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota.

“Saat ini setelah melalui pergumulan yang panjang kurang lebih 3-4 bulan ini kita susun Perda ini, dan puji Tuhan kita sudah memasuki tahap uji publik tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan tetapkan menjadi suatu Perda yang definitif,” ungkapnya.

Baca Juga  Gempa M 2,9 Terjadi di Kairatu Maluku

Polanda juga menjelaskan, setelah uji publik nanti, pihaknya akan membawa ke sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai Perda, kemudian masuk dalam tahapan pengundangan atau diundangkannya Perda itu.

“Tentunya kita akan mengakomodir masukan-masukan dari pihak stake holder atau istilahnya pemangku kepentingan yang di undang selama ini.Tadi diskusi sangat dinamis, kita undang para pihak yang berkepentingan untuk mengikuti kegiatan uji publik untuk hari ini. Kita tinggal menunggu penetapan saja dalam paripurna DPR nanti,” tutupnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.