Namun, proses hukum tersebut harus berjalan secara proporsional dan tidak menyeret masyarakat yang tidak terlibat.
“Yang salah harus diproses, yang benar harus dilindungi. Jangan masyarakat yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban,” tegasnya.
Benhur juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Aksi balasan, menurutnya, hanya akan menciptakan mata rantai kekerasan baru.
“Tahan diri dan serahkan persoalan kepada aparat. Jangan membalas dengan tindakan yang justru membuka persoalan baru,” katanya.
Selamatkan Masa Depan Patahuwe dan Lisabata
Benhur berharap pemerintah provinsi, Pemkab SBB, pemerintah negeri, aparat keamanan serta para tokoh masyarakat dapat bergerak bersama untuk memastikan situasi segera kembali aman dan kondusif.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Patahuwe-Lisabata tidak boleh hanya berorientasi pada penghentian benturan.
Pemulihan hubungan sosial harus menjadi bagian penting dari proses setelah situasi keamanan terkendali.
Sebab, konflik yang berhenti secara fisik belum tentu selesai secara sosial. Rasa takut, trauma, dendam dan saling curiga dapat bertahan jauh lebih lama apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi dan rekonsiliasi.
Karena itu, Benhur meminta seluruh pihak melihat persoalan tersebut dengan perspektif yang lebih panjang.
