Kodam juga menyatakan bahwa persoalan tata ruang, ketentuan sempadan sungai, dampak lingkungan, drainase, sedimentasi, dan kelancaran aliran air perlu ditelaah berdasarkan dokumen teknis serta pemeriksaan instansi berwenang.
Adi menegaskan, Kodam terbuka terhadap koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah serta instansi terkait. Apabila hasil kajian teknis merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian, Kodam menyatakan siap menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik Menunggu Kejelasan dari Instansi Berwenang
Pertanyaan yang berkembang di masyarakat membuat status perizinan dan kesesuaian pembangunan dengan fungsi Sungai Waitomu menjadi perhatian. Pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, serta instansi lingkungan hidup diharapkan memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing mengenai status permohonan, ketentuan sempadan sungai, dan hasil kajian teknis terhadap konstruksi tersebut.
Sebelumnya, BWS Maluku diberitakan meminta Kodam XV/Pattimura membongkar konstruksi jembatan UMKM di badan Sungai Way Tomu, tepat di samping markas Kodam di Kota Ambon. Permintaan tersebut berkaitan dengan upaya mengembalikan fungsi sungai dan meminimalkan potensi gangguan aliran air serta risiko banjir.
Informasi mengenai permintaan BWS tersebut perlu dilihat bersama dokumen resmi dan penjelasan instansi terkait untuk memastikan ruang lingkup serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
