Porostimur.com, Ambon – Kebijakan pemerintah pusat menyiapkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah disambut positif Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku. Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi daerah-daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal, terutama Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Yunus Serang, mengatakan tambahan dukungan anggaran tersebut sangat berarti bagi pemerintah daerah di Maluku yang menghadapi beban belanja pegawai cukup besar.
Menurutnya, Kota Tual membutuhkan sedikitnya Rp85 miliar setiap tahun untuk membiayai gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara Kabupaten Kepulauan Aru membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk kebutuhan yang sama.
Beban belanja pegawai di Kepulauan Aru, kata Yunus, semakin besar karena jumlah PPPK di daerah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pegawai yang berstatus PNS.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk bahwa ada alokasi Rp20,5 triliun yang dibagi ke 490 daerah. Kami di Fraksi Golkar menyambut baik langkah strategis ini karena menyangkut hajat hidup para pegawai di daerah,” ujar Yunus, Jumat (7/8/2026).
