Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foubdation
Pemilu 2024 sudah di ambang pintu. Sebab, secara politik, waktu yang kurang dari setahun ini sudah sangat mepet untuk memfinalisasi calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.
Saat ini, semua partai politik sedang mematangkan posisi untuk memasuki pemilu. Bahkan, partai politik sudah nenunjukkan posisi melalui pengajuan bakal calon legislatif dan pilpres.
Namun, dalam beberapa waktu belakangan, selain isu politik, juga mencuat isu ekonomi mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pola pengelolaan sumber daya alam, secara praktis semakin melenceng dari semangat dasar bernegara, dimana sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip dasar ini yang sama sekali tidak tampak dalam praktik bernegara selama ini.
Komitmen politik untuk melaksanakan konstitusi secara konsisten, tidak lebih dari jargon politik. Sebab, kenyataannya sumber daya alam tidak lagi dikuasai negara, tetapi telah beralih ke segelintir pengusaha raksasa, yang menguasai sumber daya alam strategis yang berkuasa atas restu penguasa.
Kepentingan negara menjadi jargon untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya dan parahnya rakyat yang secara adat merupakan pemilik berada pada posisi korban ketimbang menghadirkan kemakmuran bagi rakyat. Untuk itu, eksploitasi SDA untuk kesejahteraan rakyat tidak lebih dari kemasan, karena kemakmuran dan kesejahteraan yang sesungguhnya dinikmati pengusaha yang seolah tidak lelah menumpuk kekayaan dari mengeruk sumber daya alam.
