“Ke depannya kita perlu berdiskusi bersama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan guna memperkuat ketahanan ekonomi kita,” ujarnya.
Dorong Sektor Perikanan Jadi Penggerak Ekonomi
Menurut Renuat, potensi terbesar Kota Tual berada pada sektor perikanan dan kelautan. Namun, kewenangan pengelolaan yang berada di tangan pemerintah pusat pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 718 menyebabkan sebagian besar hasil tangkapan nelayan langsung dibawa ke luar daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap besaran dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dari sektor perikanan dan kelautan.
“Ini berdampak pada perhitungan dana bagi hasil bidang perikanan dan kelautan,” ujarnya.
Meski demikian, Renuat mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menetapkan Kota Tual sebagai salah satu dari dua daerah di Maluku penerima program strategis Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Ia mengungkapkan, pada 2027 pemerintah merencanakan penambahan alokasi program tersebut untuk empat kampung nelayan di Kota Tual.
“Dengan ini, ekspor bisa mencapai 100 ton per bulan. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, PAD, dan penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.
(Megarivera Renyaan)
